Proses penghapusan tanam
paksa
Cultuurstelsel (harafiah: Sistem Kultivasi
atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budaya) yang oleh
sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan
yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes
van den Bosch pada
tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa
menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah
kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada
pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75
hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam
pajak.
Pada
praktiknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah
pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada
pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk
praktik cultuurstelstel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak
memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian.
Tanam paksa
adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih
keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC
karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan
pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada
VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga
yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan
sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal
Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940.
Akibat
sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch
selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh raja Belanda, pada 25 Desember 1839.
Cultuurstelsel kemudian dihentikan setelah muncul
berbagai kritik dengan dikeluarkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870, yang mengawali era liberalisasi
ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia.
Sejarah
Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah
terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825-1830), Gubernur Jenderal Judo mendapat
izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan
utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit
anggaran pemerintah penjajahan.
Sistem tanam
paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada
pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama
desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian
tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa untuk menggunakan
sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian
hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.
Dengan
mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila
pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak
tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang,
desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain.
Sistem tanam
paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa.
Pemerintah
kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang
serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasar
dunia sedang membubung, dibudidayakan.
Bagi
pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini berhasil luar biasa. Karena
antara 1831-1871 Batavia tidak hanya bisa membangun sendiri, melainkan punya
hasil bersih 823 juta gulden untuk kas di Kerajaan Belanda. Umumnya, lebih dari
30 persen anggaran belanja kerajaan berasal kiriman dari Batavia. Pada 1860-an, 72% penerimaan Kerajaan Belanda disumbang dari Oost Indische
atau Hindia Belanda. Langsung atau tidak langsung, Batavia menjadi sumber
modal. Misalnya, membiayai kereta api nasional Belanda yang serba mewah. Kas
kerajaan Belanda pun mengalami surplus.
Badan
operasi sistem tanam paksa Nederlandsche Handel Maatchappij (NHM)
merupakan reinkarnasi VOC yang telah bangkrut.
Akibat tanam
paksa ini, produksi beras semakin berkurang, dan harganya pun melambung. Pada
tahun 1843, muncul bencana kelaparan di Cirebon, Jawa Barat. Kelaparan juga melanda Jawa Tengah, tahun 1850.
Sistem tanam
paksa yang kejam ini, setelah mendapat protes keras dari berbagai kalangan di
Belanda, akhirnya dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi di luar Jawa masih terus
berlangsung sampai 1915. Program yang dijalankan untuk
menggantinya adalah sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870.
Aturan
Berikut
adalah isi dari aturan tanam paksa
- Tuntutan kepada setiap rakyat Indonesia agar menyediakan tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak melebihi 20% atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan.
- Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultuurstelsel dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak.
- Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.
- Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk Culturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 (tiga) bulan
- Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat
- Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama, akan di tanggung pemerintah Belanda
- Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa
Kritik
Wolter
Robert baron van Hoëvell, pejuang Politk Etis
Serangan-serangan
dari orang-orang non-pemerintah mulai menggencar akibat terjadinya kelaparan
dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir 1840-an di Grobogan,Demak,Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke permukaan
dan dijadikan isu bahwa pemerintah telah melakukan eksploitasi yang berlebihan
terhadap bumiputra Jawa. Muncullah orang-orang humanis
maupun praktisi Liberal menyusun serangan-serangan strategisnya. Dari bidang sastra muncul Multatuli (Eduard Douwes Dekker), di lapangan jurnalistik muncul E.S.W. Roorda van Eisinga, dan di bidang politik dipimpin oleh
Baron
van Hoevell. Dari
sinilah muncul gagasan politik etis.
Kritik kaum liberal
Usaha kaum
liberal di negeri Belanda agar Tanam Paksa dihapuskan telah berhasil pada tahun
1870, dengan diberlakukannya UU Agraria, Agrarische
Wet. Namun tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya
terbatas pada penghapusan Tanam Paksa. Mereka mempunyai tujuan lebih lanjut.
Gerakan liberal di negeri Belanda dipelopori oleh
para pengusaha swasta. Oleh karena itu kebebasan yang mereka perjuangkan
terutama kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal di negeri Belanda
berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut campur tangan dalam
kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak
swasta, sementara pemerintah bertindak sebagai pelindung warga negara,
menyediakan prasarana, menegakkan hukuman dan menjamin keamanan serta
ketertiban.
UU ini
memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang
luas dengan jangka waktu paling lama 75 tahun, untuk ditanami tanaman keras seperti karet, teh, kopi, kelapa
sawit, tarum (nila), atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau dalam bentuk sewa jangka pendek.
Kritik kaum humanis
Kondisi
kemiskinan dan penindasan sejak tanam paksa dan UU Agraria, ini mendapat kritik
dari para kaum humanis Belanda. Seorang Asisten Residen di Lebak, Banten, Eduard Douwes Dekker mengarang buku
Max Havelaar (1860). Dalam bukunya Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli. Dalam buku itu diceritakan kondisi
masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda.
Seorang
anggota Raad van Indie, C.
Th van Deventer
membuat tulisan berjudul Een Eereschuld, yang membeberkan kemiskinan di
tanah jajahan Hindia-Belanda. Tulisan ini dimuat dalam majalah De Gids
yang terbit tahun 1899. Van Deventer dalam bukunya
menghimbau kepada Pemerintah Belanda, agar memperhatikan penghidupan rakyat di
tanah jajahannya. Dasar pemikiran van Deventer ini kemudian berkembang menjadi Politik Etis.
Dampak Dalam bidang pertanian
Cultuurstelsel menandai dimulainya penanaman
tanaman komoditi pendatang di Indonesia secara luas. Kopi dan teh, yang semula
hanya ditanam untuk kepentingan keindahan taman mulai dikembangkan secara luas.
Tebu, yang merupakan tanaman asli, menjadi populer pula setelah sebelumnya,
pada masa VOC, perkebunan hanya berkisar pada tanaman "tradisional"
penghasil rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh. Kepentingan peningkatan hasil dan
kelaparan yang melanda Jawa akibat merosotnya produksi beras meningkatkan
kesadaran pemerintah koloni akan perlunya penelitian untuk meningkatkan hasil
komoditi pertanian, dan secara umum peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pertanian. Walaupun demikian, baru setelah
pelaksanaan UU Agraria 1870 kegiatan penelitian pertanian dilakukan secara
serius.
Dalam bidang sosial
Dalam bidang
pertanian, khususnya dalam struktur agraris tidak mengakibatkan adanya
perbedaan antara majikan dan petani kecil penggarap sebagai budak, melainkan
terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam
pembagian tanah. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat hal ini
malahan menghambat perkembangan desa itu sendiri. Hal ini terjadi karena
penduduk lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya
keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya.
Dalam bidang ekonomi
Dengan
adanya tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang
sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk, mereka lebih mengutamakan sistem
kerjasama dan gotongroyong terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di
pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan
menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman eksport,
sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah
kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil produksi tanaman eksport
bertambah,mengakibatkan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut
menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari.
Akibat lain
dari adanya tanam paksa ini adalah timbulnya “kerja rodi” yaitu suatu
kerja paksa bagi penduduk tanpa diberi upah yang layak, menyebabkan
bertambahnya kesengsaraan bagi pekerja. Kerja rodi oleh pemerintah kolonial
berupa pembangunan-pembangunan seperti; jalan-jalan raya, jembatan, waduk,
rumah-rumah pesanggrahan untuk pegawai pemerintah kolonial, dan benteng-benteng
untuk tentara kolonial. Di samping itu, penduduk desa se tempat diwajibkan
memelihara dan mengurus gedung-gedung pemerintah, mengangkut surat-surat,
barang-barang dan sebagainya. Dengan demikian penduduk dikerahkan melakukan
berbagai macam pekerjaan untuk kepentingan pribadi pegawai-pegawai kolonial dan
kepala-kepala desa itu sendiri
PENGHAPUSAN
SISTEM TANAM PAKSA
LATAR BELAKANG
Sistem Tanam
Paksa (STP) yang diberlakukan sejak tahun 1830 hingga 1870 telah membawa dampak
yang sangat luas bagi perkembangan sosial-ekonomi masyarakat Hindia-Belanda
pada saat itu. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan yang
memberatkan rakyat. Selain itu, juga terjadi bencana kelaparan yang sangat
memprihatinkan dan hal itu telah menuntut dihapusnya STP yang dinilai sudah
tidak sesuai prosedur yang ada.
Pemerintah Hindia Belanda dalam usahanya untuk mempertinggi produksi komoditas
tanaman ekspor menggunakan penduduk pribumi untuk membayar pajaknya dalam
bentuk hasil yang dapat dijadikan sebagai barang ekspor ke pasaran Eropa dan
negeri Belanda dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, meskipun pada
kenyataannya banyak terjadi penyelewengan dan menimbulkan bencana kelaparan
akibat kurang diperhatikannya sektor pangan bagi penduduk pribumi.[1]
PENGHAPUSAN SISTEM TANAM PAKSA
Dalam perkembangannya STP berjalan terus tanpa diketahui dan diawasi oleh
pemerintah pusat begaimana pelaksanaannya dan apakah akibatnya. Baru pada tahun
1843 terbukalah mata para penguasa di Batavia ketika terjadi bencana kelaparan
di beberapa wilayah seperti Demak, Grobogan, Cirebon dan bebrapa tempat lain
sebagai akibat dari kurang diperhatikannya produksi pangan untuk para pribumi.
Kelaparan antara tahun 1843-1848 mengakibatkan turunnya jumlah penduduk dengan
cepat, di suatu kabupaten dari 336.000 penduduk menjadi 120.000; di kabupaten
lain ada pula yang jumlah penduduknya berkurang sekitar 80.500 jiwa
sebagai akibat dari kurangnya pengawasan terhadap jalannya STP. [2]
Pengerahan tenaga untuk mengerjakan tanam paksa tidak jarang melampaui
batas-batasnya, seperti rakyat disuruh pergi meninggalkan desanya untuk dipaksa
menanam tanaman indigo di daerah lain selama berbulan-bulan tanpa jaminan hidup
yang jelas. Penanaman tebu juga membawa beban yang sangat berat bagi
rakyat oleh karena menuntut pengolahan tanah yang intensif, pengairan,
pemeliharaan sampai dengan panen yang memakan banyak waktu dan tenaga.
Penyelenggaraannya sukar diatur secara bersama dengan penanaman padi oleh
karena keduanya memakai tanah yang sama. Sering kali penanaman padi tidak dapat
dimulai dengan tepat karena menunggu sampai tebu ditebang.[3] Selain itu,
bagian tanah yang diminta untuk menanami tanaman wajib yang melebihi dari 1/5
luas tanah telah mengurangi luas lahan untuk menanam tanaman pangan dan
berakibat pada menurunnya hasil panen tanaman pangan seperti padi dan makanan
pokok lainnya. Hal ini meniumbulkan kelangkaan pangan dan bencana kelaparan
terjadi. Sistem tanam paksa yang diterapkan mulai 1830 dan berakhir pada 1870.
sistem tersebut mengharuskan para petani pribumi menyerahkan sebagian tanah dan
tenaga kerja mereka demi keunntungan penanaman tanaman perdagangan (yaitu gula,
kopi dan indigo).[4]
Pemerintah menjadi semakin memahami akibat buruk dari penyimpangan sistem tanam
paksa, terutama setelah terjadi bencana kelaparan di beberapa wilayah, yang
banyak membawa korban kematian dan penderitaan penduduk. Kritik dan gerakan
untuk menghapus STP mulai dilancarkan, seperti yang dilakukan oleh Vitalis dan
van Hoevel. Gerakan ini baru berhasil pada tahun 1860, setelah sebagian besar
tanam paksa dihapuskan.Bebarapa tanaman paksa dihapuskan secara bertahap
dihapuskan sesudah tahun 1860, seperti lada pada tahun 1862, nila, teh dan kayu
manis pada tahun 1865, dan tembakau pada tahun 1866.
Selain bencana kelaparan, penyebab terjadinya kegagalan STP yang telah
menyebabkan sistem ini kemudian dihapus adalah adanya pengurangan luas lahan
produktif akibat pengelolaan yang kurang memadai, adanya hama yang menyerang
beberapa tanaman komoditi seperti kopi dan tebu, serta adanya pengaruh politik
yang terjadi pada saat itu. Sebagai contoh dari pernyataan tersebut, di
Minangkabau pernah diberlakukan STP untuk komoiditi kopi. Pada 20 tahun pertama
program ini berlangsung dengan sukses. Produksi kopi di Minangkabau meningkat
dari 58.000 pikul hingga mencapai 173.000 pikul (lebih dari 10,5 juta kg) pada
tahun 1864. namun, dalam satu dasawarsa setelah mencapai puncak ini, produksi
kopi menurun secara drastis, dan pemerintah ternyata tidak mampu membendung
penurunan ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, tanah yang
paling baik untuk kopi mulai berkurang. Cara yang digunakan di Minangkabau
adalah pengelolaan areal lahan yang luas, yang cocok sekali untuk menanam kopi
selama mungkin. Sejak tahun 1850 telah dirasakan kebutuhan akan peremajaan
pohon-pohon kopi, karena perkebunan-perkebunan kopi yang ada sudah berumur tua
dan tidak lagi produktif. Dengan berkurangnya areal lahan yang baik di
lokasi-lokasi yang lama, maka perlu sekali membuat kebun-kebun baru di daerah
lain. Hal ini tidak hanya berarti mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang tidak
produktif seperti membuka hutan, menanam dan memetik, tetapi hal itu juga
berarti menambah pekerjaan, karena jarak antara daerah baru itu dengan kampung
para pekerja lebih jauh dan menimbulkan kesulitan transportasi akibat jarak
yang jauh.
Kedua, penyakit daun yang berat menghinggapi pohon-pohon kopi. Di
tahun-tahun 1870-an, penyakit Hemilia vestatrix menyerang kopi jenis Arabica
yang ditanam di sana. Penyakit itu telah memusnahkan sebagian besar dari
perkebunan-perkebunan kopi yang berketinggian di bawah 1000 meter dari
permukaan laut. Oleh karenanya diadakan usaha untuk menanam kopi di ketinggian
tersebut, walaupun pada akhirnya membutuhkan tenaga dan transportasi yang
lebih. Namun rakyat minangkabau kurang antusias dalam hal ini, sehingga
lama-kelamaan produksi kopi menurun drastis.
Ketiga, sesudah tahun 1873, pemerintah kolonial Belanda terlibat dalam
peperangan yang panjang, mahal dan sengit di Aceh. Hal ini membuat rakyat
Minangkabau berubah sikap dalam hal pengelolaan perkebunan kopi dan akhirnya
banyak perkebunan kopi yang terbengkalai.
STP telah berhasil meningkatkan produksi tanaman ekspor, dan mengirimnya ke
negeri induk, dan kemudian dijual ke pasaran dunia, yang mendatangkan
keuntungan besar. Sejak masa 1841 sampai 1863, sistem tanam paksa telah
mendatangkan laba sebesar 461 juta gulden, sehinbgga hutang negeri Belanda
dapat dilunasi. Antara 1836 dan 1866 diperoleh keuntungan sebesar 692 juta
gulden, dan antara 1867 dan 1870 diperoleh keuntungan sebesar 151 juta gulden.
Dengan penanaman paksa dan menekan upah, negeri Belanda selama sistem tanam
paksa (1830-1870) berhasil mengambil untung bersih sebesar 900 juta gulden.
Uang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang-hutang negeri Belanda (untuk
Indonesia dan untuk negerio Belanda sendiri), juga untuk membiayai peperangan
negeri Belanda melawan Belgia, untuk membangun jalan kereta api dan untuk
membuat benteng-benteng. Sekalipun semua keuntungan itu adalah hasil pemerasan
dari keringat dan penderitaan rakyat Indonesioa, namun tidak sepeserpun yang
dikembalikan ke Indonesia untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Secara
keseluruhan politik perekonomian yang diterapkan sejak tahun 1815-1870
diarahkan untuk menggali kekayaan tanah jajahan (Hindia-Belanda) dan menguras
sumberdaya yang ada demi kepentingan negeri Belanda dengan hanya melihat
sedikit atau tidak sama sekali kepentingan masyarakat probumi.
Kemajuan-kemajuan
tertentu yang tampak selama sistem tanam paksa berlangsung, misalnya perluasan
jaringan jalan raya, namun hal itu bukan dimaksudkan oleh pemerintah kolonial
untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan
pemerintah kolonial sendiri. Untuk tahun-tahun terakhir maka nampak jelas bahwa
sistem tanam paksa sebagi suatu sistem eksploitasi kolonial tidak begitub
efisien, karenanya dan lebih didorong oleh keinginan pihak modal swasta untuk
mengambil bagian dalam ekspolitasi sumber-sumber alam Indonesia. Akhirnya
dengan dihentikan sistem tanam paksa sejak tahun 1870 pemerintahan Belanda
tidak dapat memberikan peluang bagi modal swasta Belanda untuk memasuki
Indonesia.
KESIMPULAN
Written by Unknown
We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.
0 komentar:
Posting Komentar